Panti Asuhan sebagai Lembaga Perlindungan Anak

Oleh Benyamin Lumy

Lingkungan sosial mempengaruhi proses tumbuh kembang seorang anak. Apa yang dialami oleh seorang anak akan mempengaruhi perkembangan otak serta membentuk kepribadiannya. Dorothy Law, seorang pendidik dan ahli konseling keluarga, dalam bukunya yang berjudul Children Learn What They Live: parenting to inspire values, menulis sebuah puisi ”Children Learn What They Live”, mengingatkan kita bahwa anak belajar dari kehidupannya.
Pemberitaan media tentang kejadian yang dialami oleh anak-anak Panti asuhan Asuhan Samuel membuat banyak orang prihatin, sedih dan marah. Kejadian yang dialami oleh 37 anak di P.A Samuel merupakan sebuah pembelajaran hidup bagi anak yang akan membentuk kepribadian mereka. Namun perlu kita ketahui, saat ini, lebih dari 160.000 anak tinggal dan ada sekitar 8000 panti asuhan di Indonesia. Apakah mereka bernasib serupa atau bahkan mungkin lebih buruk lagi ?
Hasil penelitian Kementerian Sosial, Save the Children dan UNICEF pada tahun 2006 dan 2007 terhadap 37 panti asuhan di 6 provinsi, memberikan gambaran yang komprehensif tentang kualitas pengasuhan dalam panti asuhan di Indonesia, sebagai berikut:
1. Panti asuhan Asuhan lebih berfungsi sebagai lembaga penyedia akses pendidikan daripada sebagai lembaga alternatif terakhir pengasuhan anak yang tidak dapat diasuh oleh orangtua atau keluarganya.
2. 90% anak yang tinggal di panti asuhan masih memiliki kedua orangtua dan dikirim ke panti asuhan dengan alasan utama untuk melanjutkan pendidikan.
3. Karena lebih dominan sebagai penyedia akses pendidikan, mengakibatkan anak harus tinggal lama di panti asuhan sampai lulus SLTA dan harus menjalani pembinaan daripada pengasuhan yang seharusnya mereka terima dari orangtuanya.
4. Pengurus panti asuhan tidak memiliki pengetahuan yang memadai tentang situasi anak yang seharusnya diasuh di dalam panti asuhan dan pengasuhan yang idealnya diterima anak.

Dari penelitian tersebut, jelas bahwa banyak hal yang harus dibenahi oleh panti asuhan-panti asuhan di Indonesia, agar anak-anak di dalam panti asuhan bisa mendapatkan perlindungan dan terpenuhi hak dasarnya sebagai anak. Penelitian tersebut juga mendorong pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia/PERMENSOS Nomor: 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak. Permensos ini harus menjadi acuan bagi panti asuhan-panti asuhan di Indonesia untuk menjalankan kegiatannya.
Kejadian di Panti asuhan Asuhan Samuel harus menjadi pelajaran agar tidak terjadi lagi di panti asuhan yang lain. Ada 4 hal pembelajaran dari kasus ini, baik bagi pengurus lembaga kesejahteraan sosial anak/panti asuhan, pemerintah maupun masyarakat, yaitu:
1. Merubah Paradigma Pelayanan Anak menjadi Perlindungan Anak.
Semua lembaga yang bekerja untuk anak harus memiliki paradigma yang kuat ttg perlindungan anak karena pelayanan anak sendiri merupakan elemen dari upaya memberikan perlindungan kepada anak. Perubahan paradigma ini akan membuat lembaga yang bekerja untuk anak tidak lagi berfokus pada kebutuhan anak (need based) tetapi pada pemenuhan hak-hak anak (rigths based) sebagaimana yang tertuang dalam Konvensi Hak Anak PBB, Undang-undang nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang nomor 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia.
Paradigma Perlindungan Anak tidak hanya harus dimiliki oleh pengurus panti asuhan tetapi setiap kelompok dan orang yang memberikan perhatian kepada anak-anak di panti asuhan, harus pula memiliki paradigma dan kesadaran tentang perlindungan anak. Dengan demikian, kerjasama antara pengurus panti asuhan dan masyarakat yang memberikan perhatian kepada panti asuhan bisa memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak secara optimal. Misalnya pada setiap kunjungan ke panti asuhan untuk memberikan bantuan, masyarakat bisa sekaligus melakukan pengawasan terhadap pengelolaan panti asuhan. Tanpa paradigma perlindungan anak, masyarakat terjebak pada pelayanan “santa klaus” yang hanya memperhatikan kebutuhan fisik dan tidak holistik.
Pengalaman religius, motivasi yang kuat dan niat baik karena belas kasihan pada anak-anak yang diterlantarkan oleh orangtua tidak cukup menjadi alasan dan dasar dari pendirian panti asuhan/lksa, maupun aksi kunjungan ke panti asuhan. Kesadaran tentang paradigma perlindungan anak, pengetahuan dan pemahaman tentang KHA, UU PA dan UU HAM menjadi suatu yang mutlak dimiliki oleh setiap orang yang akan bekerja dengan anak.

2. Memperbaiki manajemen panti asuhan/lembaga kesejahteraan sosial anak.
Ada 6 hal yang perlu diperhatikan untuk memperbaiki manajemen panti asuhan, yaitu: Pertama, Kebijakan Perlindungan Anak/KPA. Paradigma Perlindungan Anak harus menjadi dasar perbaikan manajemen panti asuhan. Agar paradigma perlindungan anak bisa diimplentasikan dalam kegiatan dan pengeloaan panti asuhan, maka setiap panti asuhan wajib memiliki Kebijakan Perlindungan Anak yang mengacu pada KHA, UU PA, UU HAM dan sesuai dengan karakteristik panti asuhan. KPA akan menjadi acuan dan rambu-rambu dalam seluruh kegiatan dalam panti, sekaligus sebagai sebuah bentuk komitmen nyata untuk melindungi anak dan memperjuangkan pemenuhan hak anak.
Kedua, Standar pengasuhan. Standar pengasuhan merupakan suatu acuan bagi pengurus dan staff dalam upaya memberikan pelayanan terbaik bagi anak, mulai dari proses penerimaan anak, proses pengasuhan anak, sistem pengawasan dan sistem evaluasi di dalam panti asuhan. Standar pengasuhan yang tertulis dapat membantu panti asuhan untuk memberikan pelayanan terbaik bagi anak, karena tanpa sebuah standar, pelayanan yang diberikan akan tergantung pada kebijaksanaan dan “suasana hati” pengurus saja. PERMENSOS Nomor: 30/HUK/2011 merupakan panduan untuk standar pengasuhan di panti asuhan.
Ketiga, Standar fasilitas. Fasilitas merupakan hal penting dalam pendirian dan pengelolaan panti asuhan. Fasilitas yang asal-asalan, jumlah anak melebihi kapasitas dan tanpa standar minimal akan beresiko bagi anak. Merek rentan mengalami kekerasan, pelecehan dan kecelakaan. Misalnya anak menjadi tertekan karena tidak bisa bermain, konflik antar anak kerap terjadi akibat berebut fasilitas, timbul penyakit akibat lingkungan yang tidak sehat dan anak menjadi tidak betah didalam panti asuhan.
Keempat, Manajemen Kasus. Penanganan kasus yang tepat dan cepat akan memberikan rasa aman dan anak-anak pun merasa diperhatikan. Memahami psikologi perkembangan anak, memiliki keterampilan mengasuh anak (parenting skill) dan pengetahuan tentang metode pekerjaan sosial merupakan pengetahuan minimal yang harus dimiliki oleh pengurus dan staff panti asuhan.
Kelima, Akuntabilitas panti asuhan. Meningkatkan akuntabilitas panti asuhan menjadi hal penting dalam upaya memperbaiki manajemen panti asuhan. Program kerja yang jelas, assessment kebutuhan yang baik, pengunaan keuangan yang tepat dan pelaporan yang baik menjadi bagian penting untuk meningkatkan akuntabilitas.
Keenam, Manajemen relawan dan donatur. Panti asuhan biasanya menggunakan badan hukum yayasan. Menurut UU no 16/2001 tentang Yayasan, yayasan merupakan lembaga publik bukan milik perorangan, sehingga keterlibatan masyarakat, baik sebagai relawan maupun donatur merupakan hal yang mutlak. Pengurus panti asuhan harus terbuka terhadap setiap orang yang ingin terlibat membantu anak-anak di dalam panti asuhan. Namun untuk memberikan perlindungan terhadap anak-anak, perlu sebuah manajemen relawan dan donatur yang baik, agar kehadiran relawan dan donatur bisa memberikan dampak positif terhadap perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Keterbukaan terhadap kehadiran relawan dan donatur merupakan salah satu hal penting untuk meningkatkan akuntabilitas lembaga.

3. Meningkatkan partisipasi masyarakat.
Partisipasi masyarakat berperan penting untuk memberikan perlindungan dan pemenuhan hak anak di dalam panti asuhan. Partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar datang, berkunjung dan memberikan sumbangan saja, tetapi juga partisipasi dalam pengawasan dan peningkatan upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di dalam panti asuhan, antara lain dengan cara: membantu meningkatkan manajemen pengasuhan, membantu pengembangan jaringan serta meningkatkan aksesibilitas anak terhadap layanan yang harus didapatkan seperti kesehatan dan pendidikan.
Partisipasi masyarakat selama ini terhadap panti asuhan masih sangat minim dan hanya diartikan sempit dalam bentuk pemberian sumbangan. Banyak hal yang bisa dilakukan masyarakat untuk berpartisipasi, seperti menjadi konselor, pengajar untuk mendampingi anak mengerjakan tugas sekolah dan bermain bersama anak. Namun yang paling penting adalah kita memberikan diri untuk menjadi SAHABAT anak-anak yang tinggal di panti asuhan.

4. Merubah persepsi masyarakat.
Cara masyarakat memandang panti asuhan berkontribusi terhadap pola manajemen panti asuhan. Persepsi masyarakat yang membedakan “Panti Kaya” dan “Panti Susah”, cenderung memihak dan membantu “Panti Susah”. Akibatnya beberapa pengurus panti asuhan tidak berusaha memberikan fasilitas terbaik dan layak untuk anak-anak di dalam panti asuhan. Kondisi prihatin dianggap dapat membangun rasa belas kasihan sehingga sumbangan tetap mengalir. Sebaliknya, kondisi panti asuhan yang tertata baik dengan fasilitas memadai dianggap “Panti Kaya”. Masyarakatpun berhenti membantu karena sudah dianggap cukup dan “kaya”.
Persepsi tersebut tidak sepenuhnya salah, tetapi akan lebih baik jika masyarakat juga melihat dari sisi pengelolaan/manajemen panti asuhan. Kondisi panti asuhan yang tertata baik, memiliki program kerja yang jelas, memiliki standar pengasuhan yang baik dan memiliki fasilitas memadai serta kondisi tumbuh kembang anak yang baik, menunjukan akuntabilitas yang baik dan bisa dipercaya. Panti asuhan seperti ini mengelola bantuan dengan penuh tanggungjawab dan memberikan dampak positif bagi anak. Masyarakat patut untuk terus mendukung panti asuhan seperti ini. Dengan demikian panti asuhan yang tidak menjalankan amanahnya, tidak memberikan perlindungan terhadap anak dan tidak sungguh-sungguh mengupayakan pemenuhan hak anak, akan mendapatkan sanksi sosial dari masyarakat sehingga tidak lagi mendapat dukungan.

5. Meningkatkan sistem pengawasan dan pembinaan panti asuhan/lembaga kesejateraan sosial anak.
Pemerintah berperan penting dalam pengawasan dan pembinaan, mulai dari tingkat pusat (Kementerian) hingga tingkat terendah (Desa/Kelurahan). Pemerintah memiliki infrastruktur pengawasan dan pembinaan yang sangat mendukung. Permasalahannya adalah bagaimana sistem koordinasi dan komunikasi antara pusat dengan daerah dan antar instansi terkait, serta berapa besar perhatian dan tanggungjawab setiap instansi terkait terhadap pengawasan dan pembinaan panti asuhan. Tanpa adanya kerjasama dan koordinasi yang baik serta perhatian serius dari setiap instansi terkait, maka upaya perlindungan anak dan pemenuhan hak anak di dalam panti asuhan melalui manajemen panti asuhan yang baik, sulit kita harapkan. Kasus-kasus seperti yang terjadi di P.A Samuel akan sangat mungkin terjadi kembali.
Jika benar apa yang terjadi di P.A Samuel, kita semua punya andil dalam masalah itu. Dalam UU Perlindungan Anak, Pasal 20, dikatakan bahwa “Negara, Pemerintah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak”, sehingga jauh yang lebih penting bagi kita saat ini, untuk membangun kesadaran tentang perlindungan anak dan bergandengan tangan memperbaiki manajemen panti asuhan yang ada disekitar kita, karena anak-anak di panti asuhan adalah Mahluk Ciptaan Tuhan yang mulia dan berharga, Sahabat kita dan Anak kita – Anak Indonesia !

Print Friendly
This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply