Lembaga Sosial Perlu Ubah Paradigma

Ubah Paradigma dari Pelayanan Anak menjadi Perlindungan Anak
JAKARTA – Standar Nasional Perlindungan Anak (SNPA) sulit diterapkan jika paradigma lembaga sosial, termasuk panti asuhan tidak berubah. Lembaga-lembaga sosial dan panti-panti yang bekerja untuk anak harus mengubah paradigmanya dari pelayanan anak (child services) menjadi perlindungan anak (child protection). Ketua Pengurus Kampus Diakonia Modern (KDM), Benyamin Lumy, mengatakan hal ini kepada SH, Senin (3/3) pagi.

Ia mencontohkan adanya kekerasan di Panti Asuhan Samuel, Tangerang, Banten, yang mulai terungkap 11 Februari 2014, menurut Benyamin, menunjukkan paradigma panti-panti belum berbasis perlindungan anak. Basis perlindungan anak, ia melanjutkan, lebih luas dari sekadar pelayanan anak karena mencakup pemenuhan seluruh hak anak. “Pengetahuan tentang pentingnya pemenuhan hak anak tersebut yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, eksploitasi, dan penelantaran anak di lembaga-lembaga sosial,” kata Benyamin.

Prinsip perlindungan anak dan pemenuhan hak anak mengacu pada Konvensi Hak Anak (KHA) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang terbit pada 20 November 1989 dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) yang disahkan pada 2002. Sayangnya, ujar Benyamin, banyak lembaga pelayanan anak tidak memahami dan bahkan ada yang tidak tahu tentang KHA dan UU PA. “Mereka menjalankan kegiatannya atas dasar pengalaman religius dan belas kasih. Itu tidak cukup,” ujar Benyamin.

Perlu Peraturan Daerah
Benyamin juga menekankan lembaga-lembaga sosial belum memiliki paradigma perlindungan anak karena para penyelenggaranya tidak tahu atau tidak paham mengenai KHA dan UUPA. Untuk itu, ia menyarankan lembaga-lembaga yang bekerja untuk anak perlu memiliki kebijakan perlindungan anak (KPA). Kebijakan ini harus dapat menjadi acuan dan rambu-rambu bagi lembaga dalam menjalankan kegiatan/program kerjanya.

“KPA harus mengacu pada KHA dan UUPA serta sesuai konteks kegiatan lembaganya,” kata Benyamin memberi saran.

Menurutnya, basis perlindungan anak ini juga akan berpengaruh pada proses rekrutmen staf, pengurus, maupun relawan. “Rekrutmen staf, pengurus, dan relawan harus dilakukan secara sungguh-sungguh agar benar-benar bisa melindungi anak dari orang-orang yang punya niat tidak baik,” tutur Benyamin.

KPA, kata dia, tidak cukup hanya mencakup KHA dan UUPA. Pasalnya, KHA merupakan pedoman perlindungan hak anak di tingkat dunia, sedangkan UUPA di level negara. Sebaiknya, kata Benyamin, di level pemerintah daerah ada peraturan daerah perlindungan anak dan di level lembaga/institusi ada KPA. KPA ini harus dimiliki semua lembaga yang menangani anak.

Lingkungan Terkecil
Ketua Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), Arist Merdeka Sirait, mengatakan pemenuhan hak-hak anak harus dipahami masyarakat di lingkungan terkecil, RT/RW. Menurutnya, ketimbang membuat sistem baru, masyarakat dapat menggunakan sistem yang sudah dibangun sejak lama, yakni sistem keamanan lingkungan (siskamling). “Siskamling seharusnya dapat dimanfaatkan untuk melindungi anak,” tutur Arist kepada SH baru-baru ini.
Pengurus RT/RW, kata Arist, harus mendapat pembekalan pengetahuan yang cukup supaya mereka mampu mengintervensi masyarakat yang memiliki kecenderungan melakukan tindak kekerasan terhadap anak.

Arist mengingatkan, pada 2014, perhatian masyarakat akan tersedot ke kegiatan politik sehingga hak anak rawan makin terabaikan. Ia menambahkan saat ini hak anak harus menjadi perhatian khusus.

Sumber : Sinar Harapan (http://www.sinarharapan.co/news/read/33281/lembaga-sosial-perlu-ubah-paradigma)

Print Friendly
This entry was posted in Jakarta, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply